Tanah Grogot – Dinas Sosial Kaltim Menghadapi rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kalimantan Timur, Dinas Sosial Provinsi Kaltim telah menyiapkan strategi khusus untuk mempertahankan kualitas pelayanan sosial.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishaq, menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi program yang berdampak langsung kepada masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Rencana pemotongan dana TKD yang akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan program-program sosial.
Namun, Andi menyatakan bahwa pihaknya telah diminta untuk melakukan antisipasi sejak dini dengan menyiapkan beberapa skenario perencanaan program.
“Ya, kita kan sebenarnya sudah di memang sudah diminta untuk mengantisipasi ya. Jadi yang kita memang ada beberapa opsi yang sudah kita coba rencanakan,” ucap Andi, Senin (8/9/2025).
Sebagai respons atas dampak pemangkasan dana TKD, Dinas Sosial Kaltim akan fokus pada optimalisasi anggaran yang tersedia melalui skala prioritas yang ketat.
Menurut Andi, kecukupan anggaran sangat bergantung pada kemampuan perencanaan dan penetapan prioritas program yang tepat sasaran.
Bahkan jika terjadi efisiensi anggaran, program-program prioritas tetap akan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji Sebut Bantuan Keuangan ke Daerah Tetap Prioritas Utama
Langkah strategis utama yang diambil adalah mempertahankan alokasi anggaran untuk program-program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Dalam menghadapi pemangkasan dana TKD, Dinas Sosial berkomitmen tidak akan mengurangi belanja operasional yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.
“Kami juga ada strategi sebenarnya sudah kami coba jalankan. Artinya yang jelas kami untuk belanja-belanja terkait dengan standar layanan minimum itu tidak akan kami kurangi,” tegas Andi.
Sebagai dampak dari pemangkasan dana TKD, efisiensi akan dialihkan pada kegiatan-kegiatan teknis program yang sifatnya mendukung operasional.
Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sosial dan program SPM akan tetap dipertahankan kualitasnya. Dinas Sosial akan mengubah mekanisme pelaksanaan beberapa kegiatan agar tetap mencapai target output dengan biaya yang lebih efisien.
Salah satu bentuk adaptasi terhadap pemangkasan dana TKD adalah relokasi kegiatan. Beberapa program yang semula direncanakan dilaksanakan di luar kota atau luar daerah akan dipindahkan ke dalam Kota Samarinda untuk menekan biaya operasional.
Bahkan jika diperlukan, kegiatan dapat dilaksanakan di kantor tanpa menggunakan fasilitas hotel atau sarana lain yang membutuhkan biaya lebih tinggi.
