Kaltim Andalkan Investor Imbas Dana TKD Dipangkas, Pemprov Atur Strategi Peningkatan Investasi

Tanah Grogot – Kaltim Andalkan Investor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah dihadapkan pada tantangan besar.

Dukungan anggaran (fiskal) dari pemerintah pusat dipastikan menyusut drastis.

Tak main-main, Transfer ke Daerah (TKD) Kaltim diprediksi terpangkas triliunan untuk tahun 2026.

Menyikapi pemangkasan anggaran tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni menekankan strategi memperkuat investasi swasta.

Terlebih, baru–baru ini Pemprov sukses menggelar Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, Kamis (9/10) lalu.

“Investasi menjadi strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal. Melalui investasi, kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan ekspor yang menghidupkan ekonomi lokal,” tegas Sri Wahyuni, dikutip Tribun Kaltim melalui keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

Sri Wahyuni menjelaskan, di tengah keterbatasan dana dari pusat, peran sektor swasta menjadi krusial untuk menjaga pondasi ekonomi Kaltim tetap kokoh.

Baca Juga : Petani di Samboja Mengadu ke DPRD Kukar, Minta Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang Rusak

Karena itu, Pemprov Kaltim menawarkan mempermudah perizinan, gencar mempromosikan potensi daerah, serta menggenjot kerja sama lintas sektor.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni tak menampik bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,6 triliun pada tahun 2026 akan benar-benar menguji kemampuan fiskal daerah.

“Kita tetap jalankan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif. Hanya saja, beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” ungkapnya.

Beberapa sektor unggulan yang ditawarkan untuk memaksimalkan pendapatan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kawasan industri Bontang, Industri pengolahan hasil tambang dan migas dan Pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.

“Minat terhadap proyek pengolahan sampah ini cukup tinggi. Ada investor yang membutuhkan pasokan hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” kata Sri Wahyuni, memberikan bocoran. Strategi memperkuat investasi swasta dan mengoptimalkan kawasan industri strategis membuat Pemprov Kaltim optimis.

“Laju pertumbuhan ekonomi daerah tetap bisa tancap gas dan berkelanjutan, meski dari pusat sedang menipis,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim prioritaskan terkait program infrastruktur.Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur daerah tidak boleh mandek total, meskipun ada ancaman efisiensi anggaran besar-besaran dari Pemerintah Pusat.

Politikus Golkar ini memahami bahwa kebijakan pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang berpotensi memukul mundur sejumlah proyek. Namun, hal ini bukan alasan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.