Tanah Grogot – Rencana Demo Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dijadwalkan dilakukan pada Senin 1 September 2025. Hari ini merupakan hari pertama pada bulan September.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat.
Dari data yang terhimpun, aksi demonstrasi ini akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di beberapa provinsi hingga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Tuntutan yang disuarakan beragam, mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah.
BACA JUGA : Daftar 6 Korban Tewas Buntut Demo Ricuh di Sejumlah Daerah, Ada Mahasiswa, Staf DPRD, Driver Ojol
Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di Gedung DPRD Sumsel.
Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa empat tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota dewan
Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi Undang-Undang Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.
Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri “Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan” juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum.
Lima tuntutan utama akan disuarakan, di antaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus.
ini akan membawa empat tuntutan utama, yaitu mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota dewan, aliansi yang menamakan diri “Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan” juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
mulai dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah.
